Aksi International Women’s Day Semarang 2023 : Lawan Penindasan, Wujudkan Kesejahteraan Perempu

Semarang, 8 Maret 2023. – International Women’s Day (IWD) bukan sekedar momen insidentil. IWD memuat sejarah panjang perjuangan perempuan, yang dalam berbagai level mengalami kekerasan dan penindasan baik secara vertikal maupun horizontal. Jika dulu, pada awal mula perayaan IWD ini Alexandra Kollontai dan Clara Zetkin-dua dari sekian banyak nama di balik IWD-menyatukan isu perempuan dengan kelas pekerja, maka hari ini kita harus berupaya agar api perlawanan itu tidak terduksi ke satu dua hal saja, semangat independensi tersebut harus kita ambil untuk melawan penindasan struktural yang ada
Dimulai dari pasal-pasal problematik di KUHP baru yang merugikan perempuan, utamanya soal pengaturan relasi paling privat dalam hubungan antar manusia; perzinaan (Pasal 411), kohabitasi (Pasal 412), dan kaitannya dengan pemberlakuan ”hukum yang hidup” yang bersumber pada Pasal 2. Bila dilihat dari Feminist Legal Teory, pasal-pasal ini tidak dapat dibaca secara netral. Hal itu sebab dalam penafsiran dan praktiknya, perempuan menjadi kelompok yang paling rentan dikonstruksi sebagai “sumber fitnah/dosa” sehingga harus dihukum lebih. Sebagaimana kajian Komnas Perempuan terhadap KUHP baru, aturan hukum ini berpotensi melahirkan overcriminalization yang sangat merugikan perempuan.Berdasarkan data LRC-KJHAM di tahun 2022 tercatat 124 kasus, dengan 147 perempuan menjadi korban, 70% perempuan menjadi korban kekerasan seksual, 1 korban kekerasan seksual meninggal dunia dan 2 korban KDRT mengalami kriminalisasi. Sudah ada Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tetapi masih belum bisa diimplementasikan. Seperti pada kasus eksploitasi seksual yang korbannya perempuan dewasa, kasus kekerasan seksual dengan modus dipacari oleh pelaku karena dianggap bukan kekerasan tetapi “suka sama suka”. Kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga juga sulit untuk diproses. Dari kasus yang didampingi LRC-KJHAM, hasil pemeriksaan medis korban KDRT yang juga mengalami kekerasan seksual tidak diterima polisi, karena dianggap tidak ada kekerasan dalam relasi suami istri.


Berdasarkan dialog komunitas pada perempuan dewasa dan remaja perempuan di Kota dan Kabupaten Semarang yang dilakukan oleh PILAR PKBI Jawa Tengah yang diikuti sebanyak 414 peserta dewasa dan 1.091 remaja terdapat beberapa temuan kasus kekerasan seksual yang disampaikan oleh peserta seperti : Cat Calling, KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online), Pemaksaan Pernikahan, Pemaksaan Penggunaan Kontrasepsi, Perkosaan dalam Pernikahan, Pencabulan, Perkosaan baik dilakukan oleh ayah tiri, paman ataupun orang terdekat dalam keluarga, Eksibisionis, Pelecehan yang dilakukan oleh guru/dosen, Pelecehan dalam bentuk fisik, dipegang payudara, pantat ataupun digesek-gesekkan penis oleh seseorang yang tidak dikenal di kendaraan umum.


Selain itu, kita juga dihadapkan pada realitas krisis ekonomi global. Terutama sejak pandemi Covid-19, kelas pekerja dipaksa menanggung pemotongan upah, eksploitasi jam kerja hingga sistem kerja yang kian fleksibel di mana semua itu berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup. Baik di Indonesia maupun global, banyak perempuan yang bekerja di sektor rentan seperti ritel, perhotelan atau industri garmen, harus kehilangan pekerjaan dan mengalami pengurangan jam kerja secara signifikan. Apalagi jika kita melihat banyak perempuan yang bekerja di sektor ‘informal’ tanpa pengakuan sebagai pekerja, seperti PRT (Pekerja Rumah Tangga) hingga pekerja rumahan. Mereka akan lebih sulit untuk mengakses bantuan sosial karena pekerjaan yang tidak diidentifikasi.


Hal tersebut diperparah sebab kondisi perempuan di negara dunia ketiga sangat rentan. Neokolonialisme-imperialisme hari ini lahir dari kapitalisme modern yang telah banyak bertransformasi dan terus mencengkeram kita untuk melanggengkan dominasi ekonomi. Melalui rantai komoditas nilai-tenaga kerja, perusahaan-perusahaan multinasional membutuhkan bahan baku dan pasar yang lebih luas, mereka banyak menggunakan buruh murah seperti perempuan dan anak dalam rantai pasok global mereka, sekaligus memasok bahan mentah dari bumi selatan, termasuk Indonesia.


Eksploitasi ini beriringan dengan pelumpuhan dan subordinasi kerja-kerja reproduksi sosial di bawah produksi ekonomi. Nilai Reproduksi Sosial dikaburkan dengan menaruhnya di ruang domestik, ia seolah terpisah dari peran ‘produktif’ di ruang publik. Sialnya, reproduksi sosial kemudian hanya dibebankan pada satu gender saja, yakni perempuan. Dampaknya, perempuan sebagai pekerja yang banyak mengisi sektor tersebut, seperti Pekerja Rumah Tangga, terjebak dalam situasi kerja yang tidak dibayar/dibayar rendah, bekerja tanpa jaminan sosial, dan sederet kerentanan lain.


Di sisi lain, sudah 19 tahun organisasi dan serikat pekerja rumah tangga berjuang dan menuntut negara untuk mengesahkan RUU PPRT. Pengakuan PRT sebagai pekerja-yang menjadi semangat utama RUU ini-sangat penting karena Pengakuan menjadi landasan untuk pemenuhan hak-hak dasar bagi PRT seperti hak atas jaminan pekerjaan, jam kerja layak, hari libur, dsb.


Alpanya analisa gender dan kelas sebagai pisau pembedah keadaan perempuan akar rumput yang hidup dalam kemiskinan menyebabkan pemiskinan perempuan kian akut. Alhasil, perempuan sangat sukar lepas dari jerat lingkaran kekerasan yang kompleks. Di titik ini kita bisa melihat bahwa, meski perempuan dan laki-laki sama mengalami krisis, perempuan terperosok lebih dalam. Kerentanan tersebut akan berlapis jika dialami oleh minoritas gender dan agama di mana semua itu berjalan seiring dengan ketiadaan perlindungan sosial dari negara.


Ada pula data dari YLBHI-LBH Semarang sepanjang tahun 2022 menerima 46 aduan kasus kekerasan berbasis gender. Jumlah aduan ini mengalami lonjakan hingga 142% dibanding tahun sebelumnya (19 aduan kasus pada 2021). Selain itu, berdasarkan pemberitaan media, LBH Semarang mencatat terdapat 45 kasus kekerasan dengan korban 1043 perempuan dan anak di Jawa Tengah.


Oleh sebab itu, sangat penting untuk berangkat dari bawah, bukan injeksi dari atas, agar kondisi rakyat khususnya perempuan bisa dicerminkan dan direpresentasikan. Pada gilirannya, penentuan kebijakan dan produk hukum diharapkan bisa berpihak dengan basis hak dan kebutuhan mendasar rakyat utamanya perempuan.


Atas dasar kebutuhan berkolektif dan mengekspresikan perlawanan, pada hari ini, berbagai unsur dan elemen di Jawa Tengah yang tergabung dalam Jaringan IWD Semarang melakukan Aksi Diam sebagai protes terhadap Negara. Aksi dimulai dengan pengantar dan perkenalan aksi selanjutnya aksi disambung dengan penyampaian orasi tentang kondisi perempuan hari dan data-data kasus kekerasan berbasis gender, teatrikal yang diperankan oleh penyintas, diam sejenak dan kemudian pembacaan manifesto melalui aksi ini, Jaringan IWD Semarang 2022 memiliki tuntutan sebagai berikut:

  1. Negara harus mengakui pekerjaan domestik dan kerja perawatan sebagai kerja produktif yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi masyarakat. Mendesak Puan Maharani untuk mengesahkan RUU PPRT, RUU Masyarakat Adat, dan hentikan diskriminasi berbasis gender dan seksualitas.
  2. Tolak Perppu Cipta Kerja dan cabut Omnibus Law, UU Cipta Kerja serta PP turunannya.
  3. Fasilitasi tempat penitipan anak (daycare) bagi anak pekerja perempuan dan ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui.
  4. Implementasikan UU TPKS dengan membangun sistem perlindungan yang komprehensif di berbagai level.
  5. Percepat adanya aturan turunan UU TPKS.
  6. Ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan Seksual di Dunia Kerja.
  7. Ciptakan ruang aman dan kebebasan berekspresi bagi keberagaman gender dan seksualitas di Indonesia, terkhusus di Jawa Tengah.
  8. Negara harus membuka ruang aktivitas aman untuk petani perempuan di Papua yang mengungsi dan menarik aparat sebagai dalangnya.
  9. Stop kriminalisasi dan represifitas aparat terhadap aktivis perempuan.

HIDUP RAKYAT INDONESIA!!!
HIDUP PEREMPUAN!!!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *