Reposisi Gerakan Rakyat : Menantang Demokrasi Kartel
Demokrasi kartel kami artikan sebagai sistem demokrasi yang mengatur ruang hidup dan cara hidup warga berdasar pada kepentingan orang-orang kaya.
Dalam demokrasi kartel, penyelenggara negara tidak hanya mengerahkan dana publik untuk kepentingan orang kaya, namun juga mengerahkan aparat represif negara untuk menggebuk warga yang melawan.
Produk dari demokrasi kartel yaitu revisi UU KPK, Revisi UU Minerba, Pengesahan UU Cipta Kerja, dan KUHP baru. Demokrasi kartel juga yang membuat ribuan warga Jawa Tengah menjadi korban pelanggaran HAM, seperti yang kami baca dan documentasikan dalam catatan akhir tahun 2022.
Selengkapnya catatan akhir tahun LBH Semarang 2022 dapat diunduh melalui link berikut ini :
https://lbhsemarang.id/catahu-2022/