Berikan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum!

26 March 2020

Siaran Pers

YLBHI-LBH Semarang


Berikan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum!


Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Semarang Menghalangi Akses Keadilan Penyandang Disabilitas, Dengan Tidak Menghadirkan Terdakwa dalam Persidangan


Semarang, 26 Maret 2020

Mejelis Hakim menegur keras Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan penyandang disabilitas intelektual sebagai Terdakwa yang digelar pada tanggal 26 Maret 2020. Pasalnya, JPU kembali tidak menghadirkan Terdakwa pada persidangan yang digelar pada Pengadilan Negeri Semarang pada kamis, 26 Maret 2020 dengan agenda putusan sela.


Hal ini bukan kali pertama terjadi, pada persidangan sebelumnya JPU juga melakukan hal yang sama dengan alasan yang sama pula. JPU mengaku jika dirinya lupa untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan. Padahal pada sidang sebelumnya Majelis Hakim telah memerintahkan bahwa pada hari ini proses persidangan masih berlanjut. 


YLBHI-LBH Sangat keberatan dengan sikap JPU yang tidak profesional dan diduga menghalangi akses keadilan bagi penyandang disabilitas. Padahal atas tindakan sebelumnya, YLBHI-LBH Semarang telah mengadukan kepada Komisi Kejaksaan RI. Namun hal tersebut tidak membuat JPU mawas diri. Tindakan tidak profesional ini menghambat hak Terdakwa untuk dapat segera diadili dan juga menciderai Asas Peradilan, yaitu: Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Atas perbuatan JPU tersebut, sidang pembacaan putusan sela perkara pidana No: 120/Pid.B/2020/PN Smg kembali ditunda.


Oleh karena hal tersebut, upaya permohonan penangguhan penahanan menjadi penting untuk segera dikabulkan. Dengan alasan sebagai berikut: 

pertama, Majelis Hakim telah menyatakan tidak memiliki pos anggaran untuk pemeriksaan kesehatan Terdakwa. Kedua, Jaksa Penuntut Umum tidak profesional dan diduga menghalangi akses keadilan bagi Terdakwa karena tidak menghadirkan Terdakwa di persidangan. Ketiga, meluasnya penyebaran Covid-19 di wilayah Jawa Tengah. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut mengabulkan permohonan penangguhan penahanan untuk pemeriksaan kesehatan dan psikologi Terdakwa sebagaimana telah diperintahkan melalui Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Serta mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meresahkan.


Hormat kami, 

YLBHI-LBH Semarang

Etik Oktaviani 083842317409

Naufal Sebastian 085215333803

Categories : Siaran Pers

Bagikan

Comment

Berita Utama