Cabut Sertifikat TNI AD, Kembalikan Hak Atas Tanah Kepada Warga Urutsewu!

13 August 2020

Siaran Pers

Koalisi untuk Urutsewu, Kebumen.


Cabut Sertifikat TNI AD, Kembalikan Hak Atas Tanah Kepada Warga Urutsewu!


Rabu, 12 Agustus 2020 Kementerian ATR/BPN mengeluarkan lima sertifikat hak atas tanah di Urutsewu, Kebumen kepada TNI AD dengan Total luas lahan 213,2 hektare, terdiri dari 247.700 meter persegi di Desa Kenoyojayan, Desa Ambalresmi  seluas 477.200 meter persegi, Desa Sumber Jati seluas 554.600 meter persegi, Desa Tlogodepok seluas 595.800 meter persegi dan Desa Tlogopragoto seluas 256.800 meter persegi.


Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyampaikan bahwa untuk menyelesaikan segketa tanah seperti ini dibutuhkan win win solution antara semua pihak. Namun realita yang terjadi dilapangan berbeda. Alih-alih menyelesaikan permasalahan sengketa lahan, Kementerian ATR/BPN justru menambah panjang penderitaan rakyat dengan pensertifikatan secara serampangan tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat terdampak.


Penyerahan sertifikat oleh ATR/BPN kepada TNI AD telah menciderai keadilan bagi warga Urutsewu. Pasalnya ketika Kantor Pertanahan Kebumen melakukan sosialisasi hasil pengukuran ke beberapa desa  pada bulan Juni-Juli 2020, seluruh warga secara jelas menolak hasil pengukuran. Penolakan warga juga sudah disampaikan kepada Kantor Pertanahan Kebumen pada 16 April 2020 lalu, sayangnya aspirasi warga yang tergabung dalam Urutsewu Bersatu (USB) tersebut tidak mendapatkan tanggapan. 


TNI AD sendiri selaku pihak yang ingin melakukan pensertifikatan lahan GG 1 dan GG 2 dari dulu tidak melakukan upaya yang baik kepada masyarakat Urutsewu. Publik tidak akan lupa dengan deretan kasus represifitas dan intimidasi TNI kepada warga yang menolak penyerobotan lahan mereka. Pun dalam upaya pensertifikatan ini, TNI AD tidak pernah memperhatikan aspirasi warga yang jelas-jelas menolak pengukuran dan pematokan lahan warga tersebut. Peta minute yang dibuat oleh TNI AD sampai dengan saat ini tidak diketahui berasal darimana dan atas dasar apa, karena sengketa lahan tersebut sampai sekarang masih secara sah menjadi hak milik warga Urutsewu.


Semenjak USB mengetahui adanya upaya sosialisasi Peta Minute dan PTSL oleh pemerintah kabupaten Kebumen pada 20 Januari 2020, USB langsung menanggapinya dengan melakukan audiensi dengan pemkab Kebumen. USB menduga bahwa PTSL adalah iming-iming agar warga melupakan sengketa tanah dengan TNI.


Penyerahan sertifikat oleh ATR/BPN kepada TNI AD kali ini bukanlah penyelesaian konflik atas apa yang telah bertahun-tahun diperjuangkan oleh warga. Warga juga menyoroti terkait proses penyelesaian konflik sengketa lahan oleh ATR/BPN yang sangat tertutup dan jelas bertentangan dengan asas keterbukaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah 27/1997 tentang Pendaftaran Tanah.


Lebih jauh, objek dari lahan yang selama ini jadi masalah adalah jelas-jelas terbukti milik warga Urutsewu yang sampai sekarang memiliki sertifkat hak milik dan tidak pernah sedikitpun diserahkan secara sukarela kepada TNI AD. Hal ini juga bertolak belakang dengan narasi TNI AD yang selama ini menganggap lahan tersebut sebagai tanah negara tanpa bukti yang jelas sesuai dengan amanah dari UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.


Di lain sisi, pada masa pandemi ini masyarakat sedang dikhawatirkan dengan semakin naiknya angka pasien positif covid-19. Masyarakat semakin terhimpit akibat banyaknya pemutusan hubungan kerja dan kebutuhan pangan yang langka selama pandemi, ancaman krisis pangan dan resesi yang berulang kali disampaikan oleh pemerintah seharusnya membuat pemerintah menyadari bawah Petani adalah tumpuan masyarakat saat ini. Dengan itu seharusnya Petani dilindungi dan diperhatikan, bukan malah semakin ganas menyerobot lahan-lahan Petani.


Melihat pemberitaan penyerahan sertifikat kepada TNI AD guna menyudahi konflik sengketa lahan di Urutsewu, kami menilai:

1. Kementerian ATR/BPN mengabaikan aspirasi masyarakat terdampak. Termasuk di dalamnya masih terdapat sertifikat hak milik atas nama warga. Jelas ini adalah penyerobotoan.

2. TNI AD selama ini tidak mencerminkan seorang prajurit yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Mereka malah mengintimidasi warga dengan melakukan pemagaran secara sepihak disertai tindakan kekerasan terhadap warga yang mempertahankan lahan miliknya.

3. Covid-19, krisis pangan dan ancaman resesi seharusnya membuat pemerintah harus lebih fokus dalam ketahanan pangan, pemulihan kesehatan, dalam menyelamatkan masyarakat yang lebih luas. Bukan malah memfasilitasi perampasan lahan Petani.


Berangkat dari gambaran kondisi tersebut, masyarakat yang tergabung dalam Urutsewu Bersatu (USB) menyatakan sikap:

1. Tidak mengakui lima sertifikat yang telah diberikan ATR/BPN kepada TNI AD

2. Menuntut ATR/BPN untuk membatalkan sertifikat yang telah diberikan kepada TNI AD

3. Menuntut pemerintah menyelesaikan konflik agraria di Urutsewu dengan mengedapankan hak-hak masyarakat yang selama ini menjadi korban


Narahubung :

Sunu : 087839254320 (USB)

Umi : 085225977379 (FNKSDA)

Arif : 085325249293 (LBH Semarang)

Julian : 08122750765 (LBH Yogya)

Categories : Siaran Pers

Bagikan

Comment

Berita Utama