FAKTA PERSIDANGAN MENGUNGKAP BAHWA MAHASISWA PENOLAK OMNIBUS LAW MENGALAMI PENYIKSAAN DARI PENYIDIK SAAT PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN

31 March 2021


Pengadilan Negeri Semarang kembali menggelar sidang lanjutan perkara pidana kriminalisasi mahasiswa penolak omnibus law pada Selasa, 30 Maret 2021. Agenda persidangan kali ini adalah mendengarkan keterangan dari Terdakwa IRF dan NAA. Dalam persidangan, terungkap fakta yang makin menguatkan keyakinan bahwa perkara ini merupakan rekayasa untuk membungkam dan melemahkan konsolidasi gerakan masyarakat sipil, dikarenakan adanya tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mengejar pengakuan dari IRF dan NAA, memanipulasi keterangan dalam BAP serta barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Berikut merupakan beberapa fakta yang terkuak dalam persidangan:


  1. IRF dan NAA menyatakan bahwa pada saat proses pemeriksaan di kepolisian, mereka mengalami tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh banyak aparat kepolisian di Polrestabes Semarang. IRF mengaku bahwa selama hampir tiga jam dirinya mendapatkan berbagai penyiksaan seperti dipukul pada bagian kepala, ditendang, serta diinjak di bagian leher hingga kesusahan bernafas. Perlakuan ini membuat IRF mengaku sudah pasrah apabila harus mati karena penyiksaan yang didapatkan. Permohonan ampun berkali-kali yang ia sampaikan kepada para polisi yang menyiksa dirinya juga tidak didengarkan dan bahkan terus melakukan tindakan penyiksaan tersebut. IRF juga menyampaikan bahwa saat itu dirinya ditendang hingga jatuh kemudian dipaksa untuk berdiri kembali, lalu setelah berdiri ia kembali ditendang dan dipukul hingga jatuh dan dipaksa berdiri lagi untuk disiksa kembali. Akibat penyiksaan yang diterimanya tersebut, IRF mengalami banyak luka lebam di sekujur tubuhnya serta mengucukan darah. Akibat penyiksaan ini, ia merasa tencam sehingga mengikuti semua arahan yang disampaikan oleh polisi untuk dituliskan di BAP;

  2. Adapun NAA yang baru ditangkap sekitar pukul 23.00, sesampainya di Polrestabes Semarang, melihat tiga rekannya sudah berada dalam kondisi tubuh yang babak belur. Termasuk ia melihat IRF yang berdarah di bagian hidungnya. NAA kemudian juga mengalami dua kali pukulan di bagian kepala menggunakan sebuah tongkat, hanya karena anggota polisi tersebut tidak terima dilihat oleh NAA;

  3. Selain kekerasan fisik, IRF dan NAA juga mendapatkan kekerasan secara verbal yang dilakukan oleh banyak anggota kepolisian di Polrestabes Semarang, seperti umpatan anjing, asu, dan beberapa kata kasar lain;

  4. IRF dan NAA menyampaikan bahwa saat proses pemeriksaan di kepolisian, keduanya sama sekali tidak didampingi oleh penasihat hukum. Padahal sesuai dengan KUHAP, mereka memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, sehingga tidak mungkin mengalami penyiksaan. Hal ini sekaligus membantah keterangan dalam BAP Kepolisian yang diduga direkayasa oleh penyidik karena menyatakan bahwa IRF dan NAA didampingi oleh penasihat hukum;

  5. IRF dan NAA menyatakan bahwa keterangan yang terdapat didalam BAP bukan keterangan sesungguhnya dari mereka berdua, melainkan keterangan yang diarahkan, dipaksakan, dan dibuat oleh penyidik. Selain itu IRF dan NAA tidak diijinkan untuk membaca BAP yang telah dicetak, karena penyidik memaksa mereka untuk segera menandatangani nya. Oleh karena itu, IRF dan NAA menyatakan mencabut BAP yang dibuat oleh kepolisian; 

  6. IRF dan NAA juga mengakui bahwa barang bukti berupa batu dan baskom yang dihadirkan oleh JPU di depan persidangan bukanlah barang bukti yang sesungguhnya, melainkan sebelumnya dibuat-buat oleh penyidik. Pasalnya, saat proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang, penyidik menghadirkan karung yang berisi banyak batu dan menyuruh IRF dan NAA untuk memilih batu yang sebenarnya bukan batu milik mereka. Selain itu penyidik mengambil satu buah baskom makanan anjing K9 dari kandang di polrestabes, yang kemudian baskom tersebut sengaja dibuat rusak oleh penyidik supaya bisa digunakan sebagai barang bukti di persidangan;

  7. Bahwa IRF menyatakan bahwa saat ditangkap, ia mendapatkan tindakan kekerasan berupa pukulan dan tendangan sebanyak 2 (dua) kali di bagian ulu hati nya. Polisi penangkap juga tidak menunjukan surat penangkapan serta tidak menjelaskan alasan penangkapan terhadap IRF, melainkan secara paksa langsung membawa IRF ke dalam gedung DPRD. Di depan gedung DPRD ia kembali mendapat berbagai pukulan dari banyak aparat kepolisian lain;

  8. Bahwa di dalam gedung DPRD, IRF dibawa ke sebuah ruangan yang didalamnya juga terdapat puluhan massa aksi lain. Saat itu IRF dan puluhan massa aksi yang berada diruangan itu dipaksa untuk membuka baju dan celana nya hingga menyisakan celana dalam saja yang dikenakan. Selain itu IRF dan puluhan massa aksi yang berada dalam ruangan tersebut dipaksa merangkak oleh anggota kepolisian saat melakukan pendataan; 

  9. IRF dan NAA menyampaikan kepada majelis hakim bahwa mereka melihat terdapat beberapa orang mencurigakan yang bukan seusia mahasiswa dan juga tidak menggunakan atribut dari serikat buruh yang diduga merupakan provokator karena berkali-kali melakukan pelemparan. Adapun ciri-ciri dari orang-orang tersebut menurut IRF dan NAA adalah menggunakan jaket yang menutupi tubuh, dan menggunakan buff. Dimana orang-orang tersebut juga menyuruh kepada massa aksi lain untuk melempar;

  10. IRF dan NAA menegaskan bahwa tidak ada kerugian, berupa rusaknya fasilitas public ataupun tidak ada aparat kepolisian yang terluka karena sebab yang dilakukan oleh IRF dan NAA. Sehingga dakwaan yang disampaikan oleh JPU terkait dengan kerugian haruslah dinyatakan ditolak karena hingga hari ini belum ada yang bisa membuktikan hal tersebut;

  11. IRF menyatakan bahwa alasan dirinya mengikuti aksi demonstrasi penolakan omnibus law dilatarbelakangi karena aktivitasnya di unit kegiatan mahasiswa pecinta alam. Menyadari bahwa muatan pasal yang terkandung didalam Omnibus Law Cipta Kerja berpotensi merusak lingkungan, terdapat 2 (dua) hal utama yang disampaikan kepada majelis hakim, pertama terkait dengan sentralisasi perizinan serta kedua berkaitan dengan hilangnya partisipasi masyarakat dalam AMDAL. IRF menyampaikan bahwa ketika perizinan sudah dialihkan dari yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah daerah, kini diberikan hanya kepada pemerintah pusat, maka hal tersebut akan menjauhkan masyarakat dari akses untuk mendapatkan keadilan, selain itu hilangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan AMDAL tentu saja berpotensi akan merampas ruang hidup dari masyarakat itu sendiri;

  12. Sedangkan NAA menyampaikan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ditemukan banyak ketidakadilan bagi buruh/pekerja yang tentu juga berkaitan dengan nasib orang tua nya yang bekerja sebagai buruh, serta dirinya yang kelak akan menjadi buruh juga. NAA menyampaikan mengenai nasib UMP yang sebelumnya dibahas dan ditentukan oleh Negara, pengusaha dan buruh/serikat buruh, tapi dalam Omnibus Law besaran UMP hanya ditentukan oleh pihak pengusaha dan buruh saja, hal ini berpotensi memunculkan ketidakadilan, karena terdapat posisi tidak setara antara pengusaha dan buruh. Hal ini memungkinkan terjadi karena tidak ada peran Negara yang bertindak untuk menengahi hal tersebut. Selain itu NAA juga menyoroti terkait dengan pekerja kontrak yang nasib nya makin tidak menentu. Hal-hal yang disampaikan diatas terkait dengan alasan mengikuti aksi demonstrasi membuktikan bahwa kehadiran IRF dan NAA murni untuk menyampaikan aspirasi menolak Omnibus Law, dan membantah anggapan yang menyatakan bahwa IRF dan NAA hanya sebatas ikut-ikutan serta datang aksi demonstrasi memiliki niat jahat hanya untuk bertindak rusuh.



Berangkat dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini, Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah mengajak seluruh elemen jaringan masyarakat sipil agar kembali merapatkan barisan untuk melawan pembungkaman serta kekerasan yang dilakukan oleh Negara serta mewaspadai dampak negatif akibat pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.


Narahubung :

0823-8680-7165 (LBH Semarang)

0857-4210-2504 (PBHI Jawa Tengah)

Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah 


Categories : Siaran Pers

Bagikan

Comment

Berita Utama