Gugatan CPNS Difabel diPutus Daluarsa: Hakim PTUN Semarang Menutup Mata Atas Tindakan Sekda Pemprov Jateng yang Melakukan Tindakan Diskriminatif Terhadap Penyandang Disabilitas.

24 February 2021

Semarang, 24 Februari 2021, Setelah menempuh segala upaya dan perjuangan panjang, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang pada hari Rabu, 24 Februari 2021 memutuskan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Muhammad Baihaqi dinyatakan N.O ( tidak diterima). Alasan N.O berdasarkan Gugatan yang Daluarsa melebihi ketentuan waktu pengajuan selama 21 hari yang diatur oleh UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. hal tersebut jika ditarik pada realita, tidak banyak masyarakat tahu mengenai mekanisme apa yang bisa dilakukan setelah munculnya Keputusan Pejabat TUN yang merugikan masyarakat terkhusus penyandang disabilitas dan berapa lama waktu yang mereka miliki untuk melakukan upaya keberatan, sedangkan dalam peraturan Perundang-undangan lain seperti halnya dalam hukum pidana maupun perdata upaya hukum yang dapat dipakai penguasa mencapai belasan tahun.

Dugaan terhadap perlakuan diskriminasi yang dilakukan Sekertaris Daerah Provinsi Jawa Tengah semakin menguat. Pasalnya Sekda Pemprov Jateng telah melakukan tindakan diluar peratur yang belaku, yaitu melanggar ketentuan dari Surat Menteri PAN-RB Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 Perihal Pendaftaran CPNS Tahun 2019, dalam surat terebut dikatakan bahwa para penyandang disabilitas dapat mendaftar pada semua formasi dengan hanya mempertimbangkan ijazah dan kulifikasi pendidikan yang sesuai, namun berbalik dari surat tersebut, Sekda Provinsi Jateng malah menafsirkan secara sepihak dengan mengkualifikasikan ragam jenis disabilitas pada Pendaftaran CPNS Tahun 2019.

Sebelumnya LBH Semarang bersama Baihaqi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan hak atas pekerjaan, bukti-bukti surat yang di ajukan sudah menjelaskan secara terang benderang bahwa Difabel merupakan orang yang mampu menjalani pekerjaan dengan baik, hal tersebut berbanding lurus dengan fakta bahwa Muhammad Baihaqi merupakan Pengajar Profesional di sekolah Al-Irsyad Kota Pekalongan, Muhammad Baihaqi juga merupakan Guru profesional yang mendapatkan kesempatan menjadi Tenaga Pengajar di Malaysia, selain itu beberapa ahli mengatakan bahwa ada kecacatan formil atas seleksi CPNS formasi 2019 dan menyimpang dari asas kepastian hukum di dalam Undang-undang, di mana dalam proses CPNS Muhammad Baihaqi telah lolos sampai pada tahap SKD bahkan ia juga mendapatkan skor tertinggi pada formasi yang dilamarnya akan tetapi dianggap tidak memenuhi syarat oleh Badan Kepegawain Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Selama persidangan berlangsung, banyak fakta dipersidangan yang menunjukan bahwa Muhammad Baihaqi merupakan difabel yang kompeten dan pantas untuk dapat lolos, akan tetapi Majlis Hakim berkehendak lain, berangkat dari persoalan tersebut ada beberapa catatan Penting yang perlu diperhatikan, diantaranya :

1. Bahwa Majlis Hakim bersikap Fomalistis dengan tidak sama sekali menyentuh substansi Diskriminasi yang dialami oleh Penyandang Difabel. Mengutip penyataan Hari Kurniawan, “Equality before the law atau persamaan di hadapan hukum adalah salah satu asas terpenting di dalam sistem hukum modern. Setiap difabel berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum. hal tersebut juga diperkuat oleh pasal 12 dan pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Right of Person with Disabilities/ CRPD) yang diratifikasi menjadi UU No. 19 Tahun 2011. Pembangunan proses dan sistem peradilan yang fair berperspektif kebutuhan difabilitas tentu saja harus melihat faktor-faktor penegakan hukum dan bagaimana hukum dapat berjalanan dan memiliki nilai kepatutan. Untuk itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah pembenahan sistem peradilan dengan melihat kaum difabel sebagai subyek hukum. sebagai sebyek hukum, tentu saja kebutuhan mereka harus dipenuhi oleh negara dalam sistem dan proses peradilan tanpa diskriminasi. Kedua, pembangunan sistem dan proses peradilan berperspektif difabilitas.

2. Bahwa Fakta-fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan ahli, baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat menunjukan bahwa Muhammad Baihaqi merupakan Guru yang Profesional, bahkan telah mendapatkan Skor tertinggi pada Tes tahap SKD di Fomasi yang di daftarnya;

3. Bahwa Putusan NO terhadap kasus Muhammad Baihaqi menunjukan Preseden buruk terhadap penyandang disabilitas yang kedepannya mengalami dikriminasi yang sama dengan yang dialami oleh Muhammad Baihaqi;

Napas perjuangan untuk memperjuangkan hak masih panjang, Baihaqi bersama LBH Semarang  dan jaringan masyarakat akan terus melakukan upaya hukum lainnya, diantaranya:

1. Bahwa Muhammad Baihaqi bersama LBH Semrang dan Jaringan Masyarakat akan mengajukan Banding dan Uji Materil terhadap UU No. 30 Tahun 2014 (JR), selain itu;

2. Bahwa Upaya Non Litigasi yang akan ditempuh ialah dengan melayangkan pengaduan kepada Komite CRPD dan Spesial Reportur PBB.

Narahubung:
Baihaqi : 081256777683
LBH Semarang : 085325249293

Categories : Siaran Pers

Bagikan

Comment

Berita Utama