Pers Rilis Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) “ Usulan Masyarakat Terkait Tindak Lanjut KLHS Pegunungan Kendeng Utara”

20 November 2019

Jakarta, 19 November 2019


Pangkur

Arepo di kaya ngapa
Among tani kang tansah anguripi
Cukat paring dhahar sangu
Kabutuhaning gesang
Ewa ngono ananing amung kalindih
Kumudu di gawa sirna
Ananiro aning bumi

(Walau bagaimanapun, Petani yang selalu mencukupi dengan sigap memberi makan.Begitupun adanya selalu tertindas dan ingin disirnakan dari Bumi ini)


Tan kendhat aku ngilingna
Nggonmu lali labuhe para tani
Eling lan eling pujiku
Saka nggonmu nyumpena
Keputusanmu gawe rusaking bumi
Enggal tangi sakdurungnya
Ibu Bumi angadili


(Tidak putus aku mengingatkan dari kelalaianmu, ingat dan ingatlah perjuangan Petani, bangunlah dari mimpimu,begitu doaku selalu bagimu,keputusanmu telah mengakibatkan Bumi ini rusak. Bangunlah dan segeralah sadar diri sebelum Ibu Bumi mengadili dengan caranya)

Kami masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), yaitu wadah kolektif bagi warga di sekitar Kawasan Bentang Alam Karst Pegunungan Kendeng Utara. Bahwa kami merupakan masyarakat khususnya yang berada dalam batas administratif Provinsi Jawa Tengah meliputi Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Blora. Bahwa berdasarkan ekosistem, fungsi dan kawasannya, Pegunungan Kendeng Utara adalah satu kesatuan tidak terpisahkan oleh batas-batas administratif.

Bahwa terhitung sejak 2 Agustus 2016, dimana Presiden Republik Indonesia memerintahkan untuk dilaksanakannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap ekosistem Pegunungan Kendeng Utara, telah memasuki waktu sekitar 3 Tahun 3 Bulan. Bahwa KLHS Pegunungan Kendeng Utara telah diselesaikan namun dirasa belum ada kebijakan yang secara konkrit dan komprehensif melaksanakan segala rumusan rekomendasi dari KLHS tersebut. Maka pada kesempatan ini, kami hendak menyampaikan permohonan aagar diterbitkannya kebijakan yang sekaligus menjadi pemberitahuan (notifikasi) kepada pihak terkait, khususnya kepada Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini melalui Kantor Staf Presiden (KSP), bahwa masih ada kewajiban Pemerintah untuk menerbitkan kebijakan dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun substansi kebijakan yang kami mohonkan ialah:

1.    Melakukan moratorium penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah kawasan Pegunungan Kendeng Utara sebagaimana cakupan studi dalam KLHS Pegunungan Kendeng Utara;
2.    Melakukan penghentian operasi produksi dan pencabutan perizinan terhadap semua usaha penambangan dan industri semen, yang mana sesuai KLHS Pegunungan Kendeng Utara dinyatakan menimbulkan dampak rusaknya ekosistem Pegunungan Kendeng Utara.
3.    Menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Karst yang menjamin penyelamatan dan perlindungan ekosistem esensial karst, yang merupakan mandat organik dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam Pasal 21 mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup karst;
4.    Menerbitkan penetapan Kawasan Bentang Alam Karst dan/atau penetapan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Karst Pegunungan Kendeng Utara yang meliputi wilayah cakupan studi dalam KLHS Pegunungan Kendeng Utara, sebagaimana telah diatur pula dalam Pasal 57 UU PPLH, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan, dan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.

Bahwa selain itu, kami juga menyampaikan beberapa hal yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan atas permohonan kami tersebut. Antara lain:

1.    Bahwa KLHS tersebut selain sebagai kajian holistik terhadap ekosistem esensial karst untuk merumuskan kebijakan, juga sebagai upaya penyelesaian konflik yang berkepanjangan terkait aktivitas penambangan dan industri semen. Perlu diketahui, bahwa hingga saat ini konflik tersebut belum terselesaikan dan aktivitas penambangan maupun industri semen masih beroperasi secara masif, dimana hal tersebut bertentangan dengan substansi dari KLHS Pegunungan Kendeng Utara;
2.    Bahwa selain bertentangan dengan substansi KLHS, khusus terhadap wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang merupakan satu kesatuan dengan ekosistem Pegunungan Kendeng Utara, aktivitas penambangan dan industri semen bertentangan dengan putusan pengadilaan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 18 ayat (3) huruf b mengenai larangan bertindak sewenang-wenang dengan menentang Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3.    Bahwa berdasarkan KLHS Pegunungan Kendeng Utara, dinyatakan valuasi ekonomi dari sector jasa lingkungan,seluas 293 Ha sebesar 3,2 (tiga koma dua) Triliyun rupiah/tahun, tidak sebanding dengan kerusakan yang diakibatkan oleh penambangan,dengan nilai investasi 5 triliyun.
4.    Bahwa selain itupula, sebagaimana disampaikan oleh Asosiasi Semen Indonesia (ASI) dan berbagai pihak terkait lainnya telah menyatakan kondisi eksisting industri semen nasional telah mengalami over produksi lebih dari 30 Juta Ton/Tahun (data tahun 2016), sehingga pada dasarnya telah mencukupi kebutuhan akan semen yang dalam pemahaman Pemerintah untuk kepentingan pembangunan setidaknya dengan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 7 %/Tahun. Bahwa penambahan kapasitas produksi dengan membangun pabrik dan industri semen di Pegunungan Kendeng Utara justru akan menambah parah kondisi over produksi yang terjadi dan dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi kondisi industri semen nasional.

Salam Kendeng
Lestari !!!
Narahubung JM-PPK
Bambang Sutiknyo    (081228934537)
Gunretno        (0813 9128 5242)

Categories : Berita Utama

Bagikan

Comment

Berita Utama