SIARAN PERS TIM ADVOKASI KEBEBASAN BERPENDAPAT JAWA TENGAH

08 June 2021

SIARAN PERS TIM ADVOKASI KEBEBASAN BERPENDAPAT JAWA TENGAH

EMPAT MAHASISWA PENOLAK OMNIBUSLAW DIPUTUS BERSALAH, MAJELIS HAKIM MENJADI PELENGKAP PUZZLE KRIMINALISASI PEJUANG DEMOKRASI

(Semarang, 8 Juni 2021)
Sidang perkara pidana kriminalisasi 4 mahasiswa penolak omnibus law memasuki agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memutus bahwa keempat Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 216 KUHP dan divonis 3 bulan pidana penjara, namun tidak perlu dipenjara, dengan masa percobaan 6 bulan dikurangi masa tahanan karena dianggap tidak menaati himbauan dari aparat kepolisian saat aksi demonstrasi. Artinya, para terdakwa tidak dipenjara jika dalam 6 bulan ke depan tidak melakukan tindak pidana.

Adapun fakta persidangan menjunjukan korban tidak dapat mendengar suara himbauan dari mobil komando polisi yang berada jauh dari barisan massa aksi, dan ditengah-tengah barisan massa aksi juga terdapat mobil komando massa aksi yang lebih jelas terdengar suaranya. disamping itu massa aksi yang mengikuti aksi demonstrasi berjumlah ribuan. Disisi lain tim penasihat hukum juga meragukan pernyataan dari saksi kunci JPU yang memberikan keterangan telah melakukan himbauan, pasalnya saksi tersebut salah menunjukan waktu kejadian robohnya gerbang DPRD Jawa Tengah, sehingga keterangannya haruslah diragukan.

Majelis Hakim memutus bersalah para pejuang demokrasi ini dengan pertimbangan yang sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan penangkapan yang dilakukan kepada para pejuang demokrasi tetap sah walau tanpa surat tugas dan surat penangkapan karena mereka tertangkap tangan. Padahal fakta persidangan menunjukan yang dilakukan bukan tangkap tangan. Dalam KUHAP tangkap tangan adalah ditangkap saat terjadinya tindak pidana, atau sesaat setelah terjadinya tindak pidana, jadi harusnya tidak ada jeda waktu yang lama. Fakta nya IRF ditangkap pada pukul 17.30, NAA ditangkap pukul 23.00 malam di Demak, IAH dan MAM ditangkap ketika hendak mengambil motor sekitar pukul 17.00 lebih. Selain itu polisi yang melakukan penangkapan kepada para pejuang demokrasi ini bukanlah saksi polisi yang dihadirkan di persidangan, saksi polisi ini berbohong. karena yang menangkap adalah anggota Brimob berpakaian lengkap dan sempat melakukan pemukulan kepada IRF saat ditangkap.

Mejelis Hakim juga menyatakan para pejuang demokrasi ini sudah didampingi penasehat hukum. Padahal faktanya LBH Semarang, pada malam ketika terjadi penangkapan sempat membawa surat kuasa, akan tetapi ketika mencoba masuk tidak diperbolehkan oleh polisi. Selain itu, Foto yang ditunjukan oleh saksi dari kepolisian yang menunjukan terdakwa telah didampingi penasehat hukum diambil di hari berikutnya, karena IRF di dalam foto itu sudah mengganti baju dengan warna yang berbeda. penasihat Hukum yang berada difoto adalah penasehat hukum yang ditunjuk oleh polisi sendiri dan tidak melakukan pendampingan saat proses pemeriksaan, tetapi hanya mendampingi esok harinya saat proses tanda tangan BAP.

Majelis Hakim juga mengaburkan fakta dengan menyatakan tidak terjadi penyiksaan selama proses penyidikan. Faktanya mereka ditahan hampir dua minggu, Pasehat hukum dan keluarga tidak diperbolehkan menemui, bahkan sekedar untuk video call juga tidak diperbolehkan. Kuasa hukum juga sudah menunjukan bukti foto yang menunjukan kalau 4 korban kriminalisasi  memiliki bekas memar ditubuh.  Selain itu, fakta persidangan juga menunjukan bahwa keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak sesuai dengan keterangan saksi dan terdakwa di persidangan; kemudian terdapat indikasi penyidik kepolisian membuat barang bukti palsu/ memalsukan barang bukti saat proses pemeriksaan; pemaksaan maupun penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan; surat tuntutan JPU yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di persidangan; hingga surat dakwaan yang tidak disusun secara cermat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Selama 2.5 jam keempat mahasiswa ini mendapatkan berbagai penyiksaan dari polisi yang dilakukan untuk memaksa pengakuan atas perbuatan yang tidak mereka lakukan.
 
Seluruh pertimbangan hakim tersebut semakin melengkapi  design sekaligus puzzle kriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Mulai dari kasus yang dibuat-buat sampai pertimbangan hakim yang bertentangan dengan fakta dipersidangan. Berkaca dari banyaknya tindakan Unfair Trial yang tidak dipertimbangkan tersebut, maka secara terang putusan Majelis Hakim terhadap keempat Pejuang Demokrasi turut mencederai sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah menganggap bahwa dalam memutus perkara ini, majelis tidak mau melihat fakta-fakta yang telah terjadi secara utuh dan komprehensif, melainkan hanya memandang dan mempertimbangkan fakta soal peristiwa pelemparan saja, walaupun secara jelas telah terbukti bahwa tidak ada akibat apapun yang ditimbulkan karena pelemparan tersebut.

Berangkat dari hal diatas, Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk kembali merapatkan barisan guna melawan persekongkolan jahat oligarki yang terus melakukan perampasan ruang hidup serta menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat.

Narahubung:
083842317409 (Eti Oktaviani- LBH Semarang)
085742102504 (Kahar Muamalsyah- PBHI Jawa Tengah)
Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Jawa Tengah

Categories : Siaran Pers

Bagikan

Comment

Berita Utama