Siaran Pers

03 November 2021

Siaran Pers

Warga Watusalam Bersama Tim Advokasi Melawan Pencemaran Lingkungan Pekalongan

Melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-perundangan, Penuntut Umum (PU) ugal-ugalan melakukan penuntutan


Sidang perkara kriminalisasi terhadap dua warga Pekalongan (Abdul Afif dan Kurohman) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan dengan agenda pembacaan eksepsi. Dalam eksepsi Penasehat Hukum (PH) warga menyampaikan poin-poin yang menjadi alasan kuat kepada Hakim untuk membatalkan surat dakwaan. PH memandang bahwa surat dakwaan PU adalah tindakan ugal-ugalan PU dalam melakukan penuntutan. Tindakan ugal-ugalan yang dimaksud oleh PH dalam surat dakwaan adalah sebagai beikut :


1. Penuntut Umum melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan terhadap kedua warga yang bertentangan dengan pasal 141 KUHAP. Penggabungan perkara ini sangat merugikan warga karena warga sebagai Terdakwa I dan II tidak menjadi menjadi saksi untuk saling meringankan satu sama lain.

2. Tindakan warga bukan tindak pidana. Dalam pembacan eksepsi, PH juga menghadirkan bukti surat kesepakatan antara warga dengan pihak PT Pajitex yang menyatakan akan menyelasaikan persoalaan dengan itikad baik. Kesepkatan ini adalah hubungan perdata yang memberikan akibat hukum tindakan warga bukan tindak pidana. Bukti surat ini juga semakin menguatkan pemberlakukan ultimum remedium (hukum pidana menjadi upaya terakhir), karena sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan dengan itikad baik. 

3. Penuntut umum ugal-ugalan menambahkan Pasal siluman atau tiba-tiba masuk, yaitu Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang tidak bersumber dari hasil penyidikan yang bertentangan dengan Pasal 140 ayat (1) KUHAP. Pasal siluman ini menunjukan bahwa PU memiliki keraguan terhadap sangkaan kepada warga dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. 

4. Warga tidak bisa dipidana karena perbuatan warga adalah pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain sesuai Pasal 49 ayat (1) KUH Pidana. PU tidak mempertimbangkan sama sekali fakta latar belakang terjadinya pelemparan pecahan kecil Batubara oleh warga. Pencemaran udara dan polusi suara yang dilakukan oleh PT Pajitex sudah terjadi sejak tahun 2006. Sejak saat itu warga sudah menyampaikan keberatan dan tuntutan agar PT Pajitex memperbaiki oprasional pabrik, termasuk cerobong asap yang sangat dekat dengan permukiman warga. Tapi PT Pajitex tidak juga mendengar permintaan warga, sepanjang tahunan tersebut juga tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap warga. Sepanjang tahunan itu anak, perempuan dan seluruh warga harus menghirup udara tercemar, polusi suara yang sangat mengganggu bahkan pencemaran sumber air warga. Pelemparan pecahan kecil Batubara yang dilakukan warga adalah upaya terpaksa warga membela dirinya, sehingga perbuatan warga tersebut tidak dapat dipidana. 

5. Warga yang sedang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup tidak dapat dituntut secacra pidana maupun digugat secara perdata. Pasal 66 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjamin hak warga yang berjuang atas lingkungan hidup untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata. Kriminalisasi terhadap warga oleh PT Pajitex adalah tindakan SLAPP ( Strategic Lawsuit Against Public Partcipation ), yaitu upaya dari perusahaan untuk membungkam/mengentikan perjuangan warga dalam menghentikan pengrusakan lingkungan.


Poin-poin yang telah dijelaskan oleh PH menunjukan dengan sangat gamblang bagaimana tindakan ugal-ugalan PU dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, dalam eksepsi nya Warga dan PH meminta kepada Majelis Hakim untuk membuat putusan yang manyatakan batal demi hukum dakwaan Penuntut umum dan mengeluarkan Abdul Afif dan Kurohman dari rumah tahanan negara.


Narahubung :


NET Attorney :  0822-7791-8500 (Nasrul)

Warga Watusalam : 0816-240-088 (Ipul)

WALHI Jateng :  0888-0606-1612 (Iqbal)

LBH Semarang :  0857-2700-5445 (Cornel)

Categories : Siaran Pers

Bagikan

Comment

Berita Utama