SIARAN PERS

27 October 2021

SIARAN PERS

TIM ADVOKASI MELAWAN PENCEMARAN LINGKUNGAN PEKALONGAN

SIDANG PERDANA PEMBACAAN DAKWAN; PENUNTUT UMUM MEMASUKKAN PASAL SILUMAN DALAM DAKWAAN DAN DISKRIMINASI PENAHANAN OLEH HAKIM MEMBUKTIKAN KRIMINALISASI DUA PEJUANG LINGKUNGAN WATUSALAM


Pekalongan, 27 Oktober 2021- Kasus kriminalisasi dua pejuang lingkungan Muhammad Abdul Afif dan Kurohman berlanjut. Pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 sidang perdana dua pejuangan lingkungan dimulai dengan agenda pembacaan surat dakwaan secara daring dari rutan.

Sampai hari ini, dua pejuang lingkungan masih mendekam di Rumah Tahanan Negara Pekalongan meskipun sudah mengajukan pengalihan/penangguhan penahanan sejak tingkat penyidikan dan penuntutan dengan dijamin oleh 428 penjamin yang berasal dari Keluarga, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Non Goverment Organization, masyarakat secara umum serta mahasiswa. 

Di tingkat persidangan, hakim melakukan penahanan dengan alasan jika ditakutkan salah satu terdakwa tidak kooperatif dan pertimbangan syarat subjektif dan objektif. Padahal Penasihat hukum bersama keluarga telah mengajukan penangguhan penahanan dengan total penjamin 428 orang dan berkomitmen akan kooperatif selama persidangan berlangsung.

Tindakan kooperatif Pejuang Lingkungan nyatanya telah terbukti. Dari proses pemeriksaan di tingkat penyilidikan dan penyidikan mereka selalu menghadiri proses, bahkan dalam tahap penahanan. Hal ini berbanding terbalik dengan PT PAJITEX (red- Factory Manager) yang hari ini statusnya menjadi Terdakwa atas tindakan Menghasilkan Limbah B3 dan Tidak melakukan Pengelolaan Limbah B3  sebagaimana diatur dalam UU PPLH (32/2009). Akan tetapi didakwa dengan Pasal yang sangat ringan dan hari ini tidak ditahan, padahal jelas bahwa tindakan PT PAJITEX berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana fakta lapangan pernyataan Warga bahwa PT PAJITEX telah mencemari lingkungan dengan adanya abu batu bara dan air yang tercemar akibat limbah batu bara dari produksi PT PAJITEX.


Dalam persidangan, Penuntut Umum mendakwa dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Terhadap Dakwaan tersebut, Tim Penasihat Hukum menilai dakwaan penuntut umum kabur dan cacat secara hukum karena memasukkan Pasal siluman yaitu 406 ayat (1) KUHP yang tidak pernah muncul pada proses penyidikan. Apabila Penuntut umum tidak percaya dengan sangkaan Pasal 170 ayat (1) KUHP, seharusnya Penuntut Umum memutuskan untuk membebaskan terdakwa bukan malah menahan Terdakwa dan memasukkan Pasal siluman. Untuk itu Penasihat Hukum akan mengajukan Eksepsi pada tanggal 03 November 2021.

Dua pejuang lingkungan menganggap Pasal yang menjerat mereka sangat tidak manusiawi, mengingat aktivitas dua pejuang lingkungan yang melakukan penolakan pencemaran PT PAJITEX karena berdampak kepada istri dan anak mereka yang masih balita. 

Persidangan ini menjadi ajang pembuktian bahwa dua terdakwa merupakan pejuang lingkungan yang sedang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dilindungi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH, artinya dua terdakwa tersebut tidak bisa dituntut secara Pidana. 

Terdakwa berharap agar Majelis Hakim dapat melihat secara jernih terhadap kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh PT PAJITEX. Bahwa upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh PT PAJITEX merupakan upaya untuk membungkam warga yang sedang memperjuangkan lingkungan. 


Narahubung :

NET Attorney :  0822-7791-8500 (Nasrul)

Warga Watusalam : 0816-240-088 (Ipul)

WALHI Jateng : 0888-0606-1612

Categories : Siaran Pers

Bagikan

Comment

Berita Utama