Perampasan Tanah Rakyat Melalui Peraturan Hukum yang Timpang

Distribusi lahan untuk Proyek Strategis Nasional dan Pembangunan Infrastruktur hanya akan menguntungkan segelintir orang dan membuat rakyat semakin sengsara.

Oleh: Fajar Muhammad Andhika

Oligarki merupakan sekelompok orang yang mempunyai kuasa untuk mengendalikan negara dengan cara memproduksi produk hukum yang hanya mengakomodir kepentingan kelompoknya sendiri dan mengorbankan hak-hak rakyat. Oligarki sudah masuk ke dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Hal ini bukan tanpa alasan, dapat dibuktikan dengan produk-produk hukum yang diproduksi oleh negara dirasa hanya menguntungkan segelintir orang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja misalnya, yang mendapatkan banyak penolakan dari kaum buruh, petani, perempuan, dan masyarakat adat justru dikebut oleh Pemerintah.

Tidak hanya UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional juga menjadi peraturan yang mengancam hak-hak dasar warga negara, melalui PP No. 42 Tahun 2021, Proyek Strategis Nasional yang mempunyai tujuan untuk penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, berbalik 360 derajat.

Proyek Strategis Nasional justru jauh dari tujuan yang digadang-gadang oleh pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Catatan Akhir Tahun LBH Semarang 2020, sepanjang tahun 2020 ada 36 kasus dengan jumlah korban sebanyak 2.352 di Jawa Tengah dengan aktor pelanggar HAM paling banyak dari Pemerintah Pusat, sebanyak 24 kasus lewat Proyek Strategis Nasional dengan tindakan perampasan lahan.

Perampasan lahan, seperti halnya yang sedang terjadi di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Masyarakat Wadas yang menolak pertambangan batuan andesit untuk suplai material batuan Bendungan Bener justru dipaksa oleh negara dengan dalih Proyek Strategis Nasional yang menurut pandangan pemerintah akan melahirkan kesejahteraan, hal tersebut dikuatkan oleh Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) “orang boleh berdebat, tetapi saya harus mengeksekusi pekerjaan itu

Berdasarkan hal ini, keserakahan pemerintah tentu akan mengakibatkan hilangnya alat produksi petani serta rusaknya lingkungan hidup yang selama ini mereka tempati. Produksi ketimpangan akan terus dilakukan oleh negara, apabila negara masih mempunyai â€œwatak” kapitalistik, dan hingga kini, negara masih terus menggenjot produk hukum yang justru akan melahirkan ketimpangan-ketimpangan baru. Salah satunya melalui tulisan ini, Penulis mencoba memperlihatkan Konsep Bank Tanah yang sedang digadang-gadang oleh Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat justru akan memperbesar potensi perampasan lahan serta mengingkari Reforma Agraria.

Bank Tanah Mengingkari reformasi Agraria

Walaupun sudah merdeka dari penjajah, akan tetapi Indonesia belum mampu menciptakan susunan masyarakat yang lebih demokratis, sejahtera, adil dan makmur. Sejak bergantinya rezim orde lama ke orde baru, hingga masuk pada era reformasi, negara justru semakin mengarah pada sistem otoritarian. Karakter otoriter negara adalah untuk memuluskan pembangunan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan rezim orde baru.

Berikut persamaan rezim orde baru dengan rezim sekarang dalam penggunaan pendekatan pembangunan. Pertama, mengandalkan modal asing. Kedua, diskriminatif dengan mengorbankan rakyat kecil dan miskin akan tetapi menguntungkan pemilik modal.Ketiga, destruktif, maksudnya merusak lingkungan dan keberlanjutan kehidupan. Keempat, anti demokrasi, pembangunan yang demokratis akan dianggap mengganggu pembangunan itu sendiri, sama halnya dengan kondisi pemerintahan hari ini.

Kemiripan pendekatan pembangunan kedua rezim tersebut semakin nampak ketika munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah yang dianggap kontroversi secara formil dalam proses pembentukannya.

Di sini Penulis tidak akan menjelaskan secara mendetail berkaitan dengan proses pembuatan PP dan Perpres tersebut, akan tetapi Penulis akan mencoba melihat substansi Bank Tanah yang akan memperbesar hilangnya ruang hidup masyarakat akibat perampasan lahan guna kepentingan pemodal serta mengingkari Reforma Agraria.

Sebelum lebih jauh, kita perlu melihat terlebih dahulu tujuan pembentukan Badan Bank Tanah, dalam Pasal 3 PP Nomor 64 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa Bank Tanah mempunyai fungsi a) Perencanaan b) perolehan tanah; c) pengadaan tanah; d) pengelolaan tanah; e) pemanfaatan tanah;dan f)pendistribusian tanah. Perlu diperhatikan bahwa perolehan tanah berdasarkan Pasal 6 adalah perolehan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berasal dari; a) tanah hasil penetapan pemerintah; dan/atau b) tanah dari pihak lain. Yang dimaksud tanah dari hasil pemetaan pemerintah dijelaskan pada Pasal 7 pada peraturan yang sama, bahwa; Tanah hasil penetapan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas tanah negara yang berasal dari; a) tanah bekas hak; b) kawasan dan tanah terlantar; c) tanah pelepasan kawasan hutan; d) tanah timbul e) tanah hasil reklamasi; f) tanah bekas tambang; g) tanah pulau-pulau kecil h) tanah yang terkena kebijakan tata ruang;dan i) tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya.

Bahwa penetapan tanah yang dilakukan oleh pemerintah akan didistribusikan guna kepentingan pengembangan, hal ini berdasarkan Pasal 11 bahwa; penyiapan tanah untuk kegiatan; a) perumahan dan kawasan permukiman; b) peremajaan kota; c) pengembangan kawasan terpadu; d) konsolidasi lahan; e) pembangunan infrastruktur; f) pembangunan sarana dan prasarana lain; g) pematangan tanah untuk mempersiapkan tanah bagi tata kelola usaha Bank Tanah; dan h) proyek strategis nasional.

Dengan lahirnya PP Badan Bank Tanah, menurut hemat Penulis, justru akan semakin melahirkan ketimpangan struktur kepemilikan tanah, diskriminasi dan semakin jauh dari semangat reforma agraria sejati. Perolehan/objek tanah dari bank tanah yang tertera di dalam Pasal 7 PP Badan Bank Tanah, akan semakin mempersempit volume redistribusi lahan kepada masyarakat, hal ini dilihat dari perolehan/objek tanah dari Bank Tanah justru tidak berbeda dengan Objek Tanah Reforma agraria, sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Prioritas pengadaan tanah dari Bank Tanah justru tidak untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat, hal berdasarkan skala prioritas pengadaan tanah bagi Bank Tanah ialah untuk Pembangunan Infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional. Kedua hal ini justru malah menimbulkan koflik baru di masyarakat, prioritas Bank Tanah telah “mengangkangi” Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa; â€œBumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Tujuan reforma agraria ialah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Perpres Reforma Agraria. Namun, distribusi lahan untuk Proyek Strategis Nasional dan Pembangunan Infrastruktur hanya akan menguntungkan segelintir orang dan membuat rakyat semakin sengsara. Hal ini membuat keberadaan Bank Tanah jauh dari amanat Konstitusi guna menciptakan susunan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

*). Artikel ini juga dimuat pada laman Hukumonline.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *